Makalah Sistem Informasi Manajemen : Sistem Informasi Pemerintahan

Sistem Informasi Pemerintahan

Pengertian

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.

Kaitannya dengan pemerintahan, Sistem Informasi Pemerintahan adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses tata kelola negara guna mempermudah pemerintah dalam menentukan kebijakan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya, seperti proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet.

Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

Baca juga : Makalah Sistem Informasi Manajemen : Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)

Fungsi dan Tujuan

Seperti pada tujuan sistem informasi lainnya, sistem informasi pemerintahan juga berfungsi sebagai media untuk mempermudah pemerintah dalam pengambilan kebijajan dan pengelolaan pemerintahan melaui output yang dihasilkan dari sistem informasi pemerintahan yang digunakan.

Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari penggunaan Sistem Informasi dalam Pemerintahan antara lain sebagai berikut :

Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat 

Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 

Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum 

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh 

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. 

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. 

Klasifikasi Sistem Informasi Pemerintahan

Sistem Informasi Pemerintahan adalah sebuah sistem yang terpadu dan terdiri dari beberapa sistem didalamnya dan saling terintegrasi, antara lain:

Sistem Informasi Kependudukan, fokus dari sistem ini adalah untuk mengelola seluruh masalah kependudukan di Indonesia. 

Sistem Informasi Pendidikan, fokus dari sistem ini adalah untuk mengelola seluruh masalah pendidikan seperti data guru dan siswa di Indonesia. 

Sistem Informasi Kesehatan, fokus dari sistem ini adalah untuk mengelola seluruh masalah kesehatan seperti data dokter dan rumah sakit di Indonesia. 

Sistem Informasi Ekonomi, fokus dari sistem ini adalah untuk mengelola seluruh masalah ekonomi di Indonesia. 

Sistem Informasi Politik, dan lain- lain

  

Studi Kasus

Implementasi E-KTP di Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dewasa ini mendorong banyak pemerintah daerah untuk menerapkan sarana teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien dapat tercapai maka pemerintah daerah harus memiliki kebijakan dan rencana strategis.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang disebut dengan E-Ktp adalah bagian dari sistem Informasi kependudukan yang merupakan cabang dari Sistem informasi pemerintahan. E-KTP sebagai kartu tanda penduduk dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. E-KTP sengaja diadakan guna untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan E-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. E-KTP bisa terbilang lebih efektif dan efesien dibanding dengan KTP biasa.

Proyek E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Menghindari pajak 

2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota 

3. Mengamankan korupsi 

4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

Fungsi E-KTP

Adapun fungsi dari E-KTP antara lain adalah sebagai berikut :

1.Sebagai identitas jati diri. 

2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. 

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

 

Struktur dan Sistem Kerja E-KTP

Struktur E-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 

3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral) 

4. Printing, yaitu pencetakan kartu 

5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 

6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

Note : 

1. Artikel ini adalah salah satu Tugas dari Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen

2. Silahkan di jadikan referensi.

3. Jangan lupa tinggal komentar nya.

4. Iklan nya jangan lupa di klik ya.